RIAU, DISWAY.ID – Dewan Provinsi Riau baru saja mengetok palu persetujuan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2026. Keputusan penting ini diambil dalam Rapat Paripurna Dewan Provinsi Riau yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau pada Sabtu (29/11/25).
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengumumkan secara resmi total APBD Riau tahun 2026. Angkanya tercatat sebesar Rp8,321 triliun. Angka triliunan ini menjadi peta jalan fiskal bagi Provinsi Riau selama satu tahun ke depan. Namun, ada satu poin penting yang perlu dicermati: APBD Riau tahun 2026 ini ternyata mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"APBD Riau tahun 2026 sebesar Rp8,321 triliun," ujar Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengonfirmasi jumlah tersebut. Ia melanjutkan, "APBD Riau tahun 2026 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya." Penurunan ini tentu menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk memastikan alokasi dana berjalan efisien dan tetap berdampak signifikan pada masyarakat.
JANTUNG PENDAPATAN DAERAH: PAD Riau Dipatok di Atas Rp5 Triliun!
Meskipun total anggaran mengalami koreksi, Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan optimisme dalam menggenjot sektor pendapatan. Total Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp8,254 triliun. Angka pendapatan ini menjadi fokus utama karena menjadi penopang utama keberlangsungan program pembangunan di Bumi Lancang Kuning.
Struktur Pendapatan Daerah Riau 2026 ditopang oleh tiga sumber utama yang harus dicapai:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mendominasi
PAD menjadi sumber pendapatan paling vital dan ambisius. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5,279 triliun. Target ini jauh melebihi Pendapatan Transfer dari pusat, menunjukkan upaya keras Pemerintah Daerah untuk mandiri secara fiskal. Rincian utama dari PAD ini adalah Pajak Daerah yang direncanakan mencapai Rp4,033 triliun, serta Retribusi Daerah yang diperkirakan sebesar Rp14,364 miliar. Mencapai target PAD yang tinggi ini menjadi kunci agar daerah tidak terlalu bergantung pada dana kucuran dari Pemerintah Pusat.
2. Pendapatan Transfer dari Pusat
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tetap menjadi penyumbang besar, diestimasikan sebesar Rp2,965 triliun. Dana transfer ini umumnya bersifat spesifik dan dialokasikan untuk membiayai program-program nasional yang berjalan di daerah, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Sumber pendapatan pelengkap lainnya ditargetkan senilai Rp9,25 miliar. Meskipun nilainya paling kecil, sumber ini tetap penting dalam melengkapi total kas daerah untuk menjalankan roda pemerintahan.
Selain Pendapatan Daerah, Plt Gubri juga memaparkan Pembiayaan Daerah Provinsi Riau. Pembiayaan ini diperkirakan mencapai Rp66,887 miliar pada tahun 2026. Angka ini akan digunakan untuk menutupi selisih antara total pendapatan dan pengeluaran daerah, serta bisa mencakup penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau pinjaman daerah.
GEBER EVALUASI MENDAGRI: Plt Gubri Incar Pelaksanaan Cepat Demi Kesejahteraan
Setelah Rapat Paripurna DPRD menyetujui anggaran triliunan ini, tahapan selanjutnya yang wajib dilalui adalah proses evaluasi. Plt Gubri SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau kini sedang menunggu hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Plt Gubri menaruh harapan besar agar proses evaluasi di tingkat kementerian ini dapat berlangsung dengan cepat. Tujuannya jelas: agar pelaksanaan APBD 2026 dapat segera dimulai dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Riau tanpa penundaan yang berarti.
“Semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Plt. Gubri, SF Hariyanto, memberikan penekanan terakhir pada tujuan akhir dari setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD Riau tahun 2026. Fokus pada kesejahteraan masyarakat adalah janji yang harus direalisasikan di tengah penurunan total anggaran. Meskipun menghadapi tantangan penurunan anggaran, target Pendapatan Asli Daerah yang ambisius menunjukkan komitmen Riau untuk memaksimalkan potensi fiskalnya dan memastikan program pembangunan prioritas tetap berjalan lancar demi kemajuan daerah. (*)