RIAU, DISWAY.ID – Ketegangan luar biasa mengguncang kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau. Sebuah insiden dramatis mencuat ke publik: sekelompok warga lokal secara provokatif merusak plang nama Taman Nasional dan, lebih mengejutkan lagi, mengusir prajurit TNI yang ditugaskan mengamankan area vital tersebut. Insiden ini menegaskan eskalasi konflik yang sangat tajam antara masyarakat dengan aparat keamanan.
Kawasan hutan yang statusnya dilindungi oleh negara, ironisnya, telah beralih fungsi secara masif menjadi ladang perkebunan kelapa sawit. Kabar burung bahkan menyebutkan adanya keterlibatan cukong atau pengusaha sawit berskala besar di balik pemanfaatan lahan ilegal ini. Situasi ini memicu kemarahan publik dan menantang kewenangan negara dalam menjaga aset konservasi.
Kronologi Insiden: Berawal dari Meja Dialog yang Gagal
Aksi massa yang berani ini dilaporkan terjadi segera setelah kegagalan dialog krusial. Perwakilan demonstran dan para pemangku kepentingan (stakeholder) gagal mencapai kesepakatan dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau beberapa waktu lalu.
Kegagalan negosiasi tersebut tampaknya menjadi pemicu utama. Kondisi ini memicu kemarahan warga hingga mendorong mereka untuk bergerak kembali ke TNTN. Mereka melancarkan aksi unjuk rasa frontal, puncaknya adalah pengusiran terhadap aparat yang bertugas di pos pengamanan.
Menurut Kapendam XIX Tuanku Tambusai, Letkol MF Rangkuti, sebagian besar massa pendemo kembali bergerak menuju kawasan TNTN usai demonstrasi di Kejati Riau pada Kamis siang (20/11/2025).
Rombongan massa tiba di Pos 10 sekitar pukul 23.00 WIB malam hari. Mereka tidak basa-basi, langsung menuntut agar pasukan TNI yang bertugas di sana segera meninggalkan pos. "Massa meminta agar pasukan yang di sana (TNTN) meninggalkan pos tersebut," kata Rangkuti pada Rabu 26 November 2025, memberikan detail insiden.
Strategi Mundur: Mengapa Prajurit Memilih Mengalah?
Setelah berhasil meminta pasukan mundur dari Pos 10, massa kemudian melanjutkan aksinya ke Pos 9. Tuntutan mereka sama persis: meminta prajurit yang berjaga untuk segera meninggalkan lokasi pengamanan hutan.
Menanggapi situasi yang sangat tegang, aparat keamanan di TNTN mengambil keputusan yang mengejutkan. Mereka memilih untuk mundur teratur dan tidak melakukan upaya pencegahan terhadap aksi perusakan yang dilakukan massa. Letkol Rangkuti menegaskan bahwa langkah mundur ini adalah strategi taktis untuk meredakan potensi ketegangan.
"Prajurit mundur untuk menghindari bentrokan fisik yang dikhawatirkan akan terjadi mengingat kondisi emosi warga yang sudah memuncak," jelas Rangkuti.
Keputusan untuk mundur dan bersikap pasif ini juga sekaligus menjawab pertanyaan publik terkait rekaman video yang beredar luas. Dalam video tersebut, petugas terlihat tidak berupaya mencegah perusakan plang nama. Letkol Rangkuti memaparkan, mereka sengaja tidak mencegah agar tidak terjadi bentrok dengan warga, petugas memilih mundur sambil tetap melakukan dialog komunikasi.
"Itu memang untuk menghindari konflik lah intinya dengan masyarakat," tegasnya, menekankan prioritas keselamatan dan menghindari situasi anarkis.
Pasca-Insiden, Komitmen Kodam Tak Gentar!
Pasca-aksi perusakan plang dan pengosongan sementara pos-pos pengamanan, Kapendam memastikan bahwa situasi di lokasi sudah kembali tenang dan kondusif. "Masyarakat yang melaksanakan aksi juga langsung membubarkan diri (setelah petugas meninggalkan pos)," ujar Rangkuti.
Ia menambahkan, peristiwa pengusiran dan perusakan pos pengamanan ini merupakan yang pertama kali terjadi selama proses penertiban kawasan hutan berlangsung. Hal ini menunjukkan peningkatan keberanian dan eskalasi konflik dari pihak yang diduga memiliki kepentingan di lahan sawit ilegal tersebut.
Meskipun sempat terjadi pengosongan pos secara strategis, Kodam memberikan jaminan penuh. Mereka memastikan personel pengamanan di kawasan TNTN telah ditambah jumlahnya. Pos-pos yang sebelumnya ditinggalkan prajurit kini telah diduduki kembali oleh aparat keamanan dengan kekuatan yang lebih besar.
Peningkatan jumlah personel ini menunjukkan komitmen Kodam yang tidak akan goyah dalam melanjutkan pengamanan kawasan, meskipun harus menghadapi tantangan dan konflik terbuka dari kelompok masyarakat yang menentang penertiban. Negara tidak akan membiarkan area vital ini dikuasai oleh kepentingan ilegal.