RIAU, DISWAY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau. Dari total 10 orang yang diamankan, sebanyak 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
"Ada sejumlah 9 orang, dari 10 orang yang ditangkap, yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (4/11/2025). Ia menekankan bahwa proses pemeriksaan dilakukan untuk memastikan konstruksi perkara berjalan sesuai prosedur hukum.
Uang Tunai Disita Sebagai Barang Bukti
Budi Prasetyo menambahkan, selain pihak-pihak yang diamankan, KPK juga menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti dalam operasi ini. "Selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini," jelasnya. Namun, jumlah uang yang disita belum dirinci dan akan diumumkan dalam konferensi pers resmi.
Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT
Operasi senyap ini tidak hanya menjerat pejabat di lingkungan pemerintahan, tetapi juga mencatat nama Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai salah satu pihak yang diamankan. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan kabar ini. "Benar," kata Fitroh saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (3/10/2025).
Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci siapa saja target operasi lainnya. Namun, lembaga antirasuah menegaskan bahwa OTT ini menindaklanjuti dugaan praktik korupsi di lingkup penyelenggara negara, dan penyidik masih bekerja di lapangan untuk memastikan seluruh fakta dan barang bukti.
Prosedur Hukum dan Tindak Lanjut OTT
Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan dinaikkan menjadi tersangka atau tidak. Operasi ini menjadi bagian dari komitmen KPK untuk menindak tegas praktik korupsi di berbagai daerah, sekaligus memberikan peringatan keras bagi pejabat publik agar lebih transparan dan akuntabel.
OTT yang dilakukan di Riau ini menjadi sorotan publik, karena salah satu pejabat yang diamankan adalah kepala daerah aktif. Dengan adanya penyitaan uang tunai dan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat, masyarakat menunggu langkah KPK berikutnya untuk memastikan integritas penyelenggara negara tetap terjaga.
Waspada Potensi Korupsi di Tingkat Daerah
KPK menegaskan bahwa OTT merupakan salah satu strategi efektif untuk menekan praktik korupsi yang masih terjadi di tingkat daerah. Operasi ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga bertujuan membangun budaya transparansi di pemerintahan daerah agar publik dapat menilai kinerja pejabat dengan lebih objektif.
"Kami akan terus mengawasi dan menindaklanjuti setiap indikasi korupsi agar tidak ada pejabat yang merasa kebal hukum," tegas Budi Prasetyo, menegaskan komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. - Ayu Novita -