RIAU, DISWAY.ID - Pemerintah Indonesia serius memastikan setiap masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, mendapatkan akses penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kini bergerak cepat. Bersama tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Riau fokus membahas percepatan usulan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terpencil.
Pertemuan penting ini berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Selasa (28/10/2025), menandakan komitmen kuat Pemprov Riau untuk mendukung upaya nasional ini. Pembangunan SPPG ini menjadi kunci agar program MBG bisa berjalan optimal dan menjangkau penerima manfaat di daerah dengan keterbatasan akses.
PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Azwan, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memberikan asistensi kepada perusahaan dan investor di seluruh Indonesia. Investor-investor ini akan terlibat langsung dalam program percepatan pembangunan SPPG di daerah terpencil.
"Kami dari Kemendagri melakukan asistensi terhadap perusahaan dan investor yang ada di seluruh Indonesia. Kita sudah menerima data dari kabupaten/kota yang telah mengusulkan SPPG Terpencil," ujar Azwan.
Meranti, Siak, dan Kuansing Gerak Cepat
Target pengumpulan data usulan SPPG terpencil ini sangat ketat. Azwan menjelaskan batas akhir pengumpulan data jatuh pada esok hari (Rabu, 29/10/2025). Ia menambahkan, jika kebutuhan investor tidak terpenuhi oleh daerah, maka penetapan investor akan dilakukan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
Namun, Riau menunjukkan progres positif. Hingga pertemuan berlangsung, Azwan mengonfirmasi sudah ada pembaruan data usulan dapur SPPG Terpencil dari tiga kabupaten: Meranti, Siak, dan Kuansing.
"Kita sudah memberikan waktu seminggu, targetnya besok terakhir, jadi kalau sampai besok masih ada investor yang belum mendaftar itu penentuannya oleh BGN Pusat. Tapi dari hasil tadi ada data update terbaru, Meranti, Siak dan Kuansing telah memasukkan datanya. Kami mohon dukungan semuanya agar program ini berjalan sebaik-baiknya," tegas Azwan, mendorong semua pihak terkait untuk mempercepat proses ini.
Asisten II Setdaprov Riau, Helmi, menyampaikan apresiasi tinggi atas asistensi dari Kemendagri. Ia percaya bahwa kehadiran dapur SPPG akan menjadi solusi utama agar penyaluran makanan bergizi kepada penerima manfaat di daerah sulit akses dapat berjalan optimal.
"Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk membahas percepatan MBG di daerah terpencil. Sudah ada data usulannya, semoga dapur SPPG ini dapat terlaksanakan secepatnya. Dengan begitu program makan bergizi gratis tersebut dapat berjalan lancar," kata Helmi.
Apa Kriteria Wilayah yang Disebut 'Terpencil'?
Agar program ini tepat sasaran, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, menjelaskan secara rinci definisi wilayah terpencil dalam konteks program SPPG. Daerah-daerah ini memiliki karakteristik geografis dan demografis khusus:
- Kawasan Geografis Sulit: Mencakup wilayah yang terletak di pegunungan, pulau-pulau kecil, pesisir, perbatasan negara, atau daerah pedalaman yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan terbatas.
- Jumlah Penerima Manfaat Kecil: Wilayah tersebut biasanya memiliki jumlah penerima manfaat kurang dari seribu, disesuaikan dengan situasi lokal yang spesifik.
- Akses Jauh dan Tersebar: Lokasi sekolah atau tempat tinggal penerima manfaat tersebar dan berjauhan, dengan waktu tempuh lebih dari 30 menit dari lokasi SPPG terdekat.
"Nah itu bisa dikategorikan sebagai SPPG Terpencil," jelas Syartiwidya, memastikan kriteria yang digunakan jelas dan terukur.
Pemprov Riau Jadi Fasilitator Kunci
Sekretaris Satgas Percepatan MBG Riau, Wiwik Suryani, membenarkan bahwa percepatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan BGN dan Kemendagri. Satgas MBG Provinsi Riau diminta segera mengusulkan pendaftaran dapur SPPG yang memang berlokasi di wilayah terpencil.
"Untuk saat ini, sudah ditetapkan melalui BGN usulan tahap pertama di tiga kabupaten yaitu Meranti, Siak, dan Kuansing," ungkap Wiwik. Satgas MBG Provinsi Riau berperan aktif memfasilitasi kebutuhan data dari ketiga kabupaten tersebut, memastikan semua terpenuhi tepat waktu.
Wiwik menambahkan bahwa Pemprov Riau mengambil peran sebagai fasilitator utama untuk memastikan koordinasi berjalan lancar, khususnya dalam hal investor.
"Kita memfasilitasi tiga kabupaten tersebut melalui Satgas MBG kabupaten masing-masing. Tadi arahan Kemendagri dan BGN bahwa investor ini adalah investor lokal tempatan dari masing-masing kabupaten," tuturnya.