RIAU, DISWAY.ID - Langkah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dalam memperjuangkan status Daerah Istimewa Riau (DIR) semakin konkret. Senin sore (13/10/2025), LAMR secara resmi menyerahkan naskah akademik DIR kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid, di Kantor Gubernur Riau. Sebelumnya, dokumen penting tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua DPRD Riau, Kaderismanto.
Penyerahan naskah dilakukan langsung oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri Marjohan Yusuf, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Turut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris LAMR, Datuk Arman, serta Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Dr. drh. H. Chaidir, MM. Gubernur Abdul Wahid menerima delegasi LAMR dengan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan, Aryadi, serta Kasubbag Program, Edi Yulisman.
Dorongan LAMR untuk Pengakuan Daerah Istimewa Riau
Ketua DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), menyampaikan harapan besar agar Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh perjuangan tersebut secara resmi. Ia meminta gubernur memberikan surat dukungan tertulis untuk memperkuat legitimasi usulan DIR.
“Beberapa hari lalu kami sudah menyerahkan naskah akademik ini ke Ketua DPRD Riau. Hari ini kami sampaikan pula kepada Gubernur Riau, agar dukungan pemerintah semakin kuat,” ujar Datuk Seri Taufik.
Taufik juga menjelaskan bahwa perjuangan menuju pengakuan Daerah Istimewa Riau merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonomi, budaya, dan sumber daya alam. Ia menilai, status istimewa ini penting agar Riau memiliki kewenangan khusus yang sejalan dengan identitas Melayu dan kontribusi besar provinsi ini terhadap pendapatan nasional, khususnya dari sektor energi dan migas.
Undangan untuk Maklumat Akbar DIR dan Momentum Hari Kebudayaan Nasional
Selain penyerahan naskah akademik, LAMR juga mengundang Gubernur Abdul Wahid untuk hadir dalam acara Maklumat Akbar Daerah Istimewa Riau yang akan digelar pada 17 Oktober 2025 di Balai Adat Riau. Acara tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kebudayaan Nasional dan akan menjadi momentum penting bagi masyarakat Riau dalam mempertegas identitas serta aspirasi kedaerahan.
“Perhelatan ini menargetkan kehadiran sekitar 5.000 peserta dari berbagai etnis. Tema yang diusung ialah ‘Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia Berkilau’,” jelas Taufik.
Tak berhenti di tingkat daerah, BPP DIR juga akan membawa naskah akademik tersebut ke tingkat nasional. Mereka berencana menyerahkan dokumen itu kepada DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Menurut Taufik, langkah tersebut merupakan simbol perjuangan anak negeri untuk memperjuangkan keistimewaan Riau dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gubernur Abdul Wahid: Pemerintah Dukung Upaya LAMR
Menanggapi hal itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Daerah Istimewa Riau. Ia menilai perjuangan LAMR dan berbagai elemen masyarakat ini mencerminkan semangat kolaborasi antara adat, budaya, dan pemerintahan dalam membangun daerah yang berdaulat secara kultural dan ekonomi.
“Secara pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja keras LAMR dan seluruh pihak yang terlibat. Gagasan ini menunjukkan betapa kuatnya kesadaran masyarakat Riau terhadap pentingnya kemandirian dan martabat daerah,” tutur Wahid.
Namun, Abdul Wahid menyampaikan bahwa dirinya kemungkinan tidak dapat menghadiri acara Maklumat Akbar DIR karena pada tanggal tersebut harus menghadiri rapat dengan SKK Migas terkait investasi PT Pertamina Hulu Rokan. Meski begitu, ia memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap gerakan Daerah Istimewa Riau tidak akan berkurang sedikit pun.
Daerah Istimewa Riau, Cerminan Identitas dan Kemandirian
Inisiatif LAMR untuk memperjuangkan status istimewa bagi Riau mencerminkan semangat masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya Melayu sekaligus memperkuat posisi daerah dalam sistem otonomi nasional. Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, aspirasi ini diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi Riau untuk mengelola kekayaan sumber daya dan kebudayaan secara mandiri serta berkeadilan.
Maklumat Akbar yang akan digelar nanti dipandang sebagai momentum penting dalam sejarah Riau modern — bukan hanya sebagai simbol adat dan budaya, tetapi juga sebagai langkah nyata menuju otonomi yang lebih bermartabat. (*)