RIAU, DISWAY/ID - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menilai program keuangan pemerintah yang menyasar pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah perlu terus diperkuat agar dampaknya semakin terasa di daerah. Menurutnya, penyerapan dan efektivitas berbagai program tersebut menjadi kunci untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.
Mahendra menyebut, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh 5,12 persen pada kuartal kedua 2025. Meski stabil, angka ini belum cukup untuk mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. “Masih ada kesenjangan antara kapasitas pembiayaan dan tingginya kebutuhan masyarakat, terutama di daerah,” ujarnya dalam Rakornas TPAKD 2025, Jumat (10/10/2025).
Mahendra mengungkapkan, hingga Agustus 2025, porsi kredit UMKM di perbankan justru turun. Saat ini, pembiayaan untuk sektor tersebut hanya sekitar 19 persen dari total kredit dengan pertumbuhan yang melambat menjadi 1,35 persen. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa dukungan terhadap UMKM harus lebih agresif agar sektor riil tetap bergerak.
“Situasi ini jadi pengingat bahwa perlu ada perluasan akses keuangan bagi pelaku UMKM, supaya mereka tidak bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi,” tegas Mahendra.
Ia juga mendorong agar program hapus tagih dan hapus buku bagi UMKM di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) diperpanjang. Menurutnya, kebijakan ini bisa membantu pelaku usaha kecil bangkit dari tekanan utang dan mendapatkan ruang baru untuk berkembang. “Kami berharap efektivitas program hapus tagih di bank Himbara dapat ditingkatkan dan diperpanjang,” tambahnya.
Mahendra optimistis, jika akses pembiayaan semakin inklusif dan kebijakan mendukung keberlanjutan UMKM, pertumbuhan ekonomi nasional bisa terus meningkat secara merata hingga ke pelosok daerah. (*)