fin.co.id — Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta sekaligus Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes), Ahmad Riza Patria, memberikan pembelaan terhadap Presiden Prabowo Subianto usai disindir Anies Baswedan. Menurutnya, hak prerogatif dalam menentukan susunan kabinet adalah wewenang penuh presiden, dan setiap kepala negara memiliki pendekatan berbeda untuk membentuk timnya.
Presiden Bebas Menentukan Pola Kepemimpinan
Riza menegaskan, tidak ada satu pola baku dalam memilih para menteri. Ia menilai, keberagaman karakter dan tantangan bangsa membuat setiap presiden perlu menyusun kabinet sesuai dengan strategi dan kebutuhan pemerintahannya. “Semua Presiden punya gaya dan cara masing-masing dalam menyusun kabinet. Indonesia ini negara besar dengan 280 juta penduduk dan permasalahan yang sangat beragam,” ujar Riza di sela kegiatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
Ia menambahkan, Prabowo Subianto dikenal sebagai pemimpin yang inklusif dan berusaha melibatkan berbagai unsur masyarakat. “Beliau membuka ruang bagi semua pihak. Partai politik, organisasi masyarakat, komunitas, pengusaha, hingga mahasiswa dan buruh turut dilibatkan. Semua elemen bangsa punya kesempatan berkontribusi,” jelas Riza.
Prabowo Dinilai Akomodatif dan Terbuka
Riza yang pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies itu menilai, kepemimpinan Prabowo menunjukkan sikap terbuka terhadap saran dan kritik. Ia menyebut, kebijakan dan program pemerintahan saat ini fokus pada kesejahteraan rakyat. “Nantinya, yang perlu kita lihat adalah hasil kerja. Semua kebijakan yang diambil Pak Presiden Prabowo selalu mengarah pada kepentingan rakyat dan bangsa,” tegasnya.
Menurutnya, setiap kritik adalah hal wajar dalam iklim demokrasi, namun penilaian yang adil harus didasarkan pada capaian nyata. “Kita hargai pandangan siapa pun, tapi mari menilai dengan obyektif. Pemerintahan ini sedang bekerja keras untuk membuktikan hasilnya,” tambahnya.
Anies Kritik Praktik Politik Berbasis Koneksi
Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang dianggapnya terlalu transaksional dan jauh dari prinsip meritokrasi. Dalam acara Dialog Kebangsaan di Semarang, Rabu (8/10/2025), Anies menilai penentuan jabatan publik kerap tidak didasari kompetensi, melainkan kedekatan politik. “Banyak tanggung jawab publik diberikan bukan karena kemampuan, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan bangsa ini bisa maju?” ujar Anies.
Ia juga menilai praktik politik saat ini terlalu berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Menurutnya, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, integritas harus menjadi pondasi utama. “Yang kita butuhkan adalah integritas. Ia harus tercermin dalam kebijakan yang adil dan perilaku sederhana dari mereka yang menjadi panutan,” tutur Anies.
Dinamika Politik antara Dua Tokoh
Interaksi politik antara Anies Baswedan dan Riza Patria ini mencerminkan dinamika wacana di ruang publik menjelang setahun masa pemerintahan Prabowo berjalan. Kritik dan tanggapan tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan antara dua mantan pemimpin Jakarta tentang arah kebijakan nasional.
Di satu sisi, Anies menyoroti pentingnya meritokrasi dan transparansi dalam birokrasi. Di sisi lain, Riza menegaskan bahwa Prabowo memiliki strategi politik yang mengutamakan kolaborasi dan stabilitas nasional. “Semua ini bagian dari demokrasi. Perbedaan pendapat wajar, yang penting tujuannya tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang lebih baik,” pungkas Riza. (*)