Pemprov Riau Perkuat Neraca Pangan Tekan Inflasi Daerah

Pemprov Riau Perkuat Neraca Pangan Tekan Inflasi Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi memberikan sambutan virtual dalam kegiatan Capacity Building Tim Teknis Penguatan Neraca Pangan Daerah dan Evaluasi TPID se-Provinsi Riau Tahun 2026-Dok. Istimewa-

PEKANBARU, DISWAY.ID -- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menekankan penguatan neraca pangan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi di Provinsi Riau pada Kamis (19/11/2026). 

Pernyataan ini ia sampaikan dalam sambutan virtual kegiatan Capacity Building Tim Teknis Penguatan Neraca Pangan Daerah dan Evaluasi Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau Tahun 2026.

Neraca pangan berfungsi menyeimbangkan produksi serta konsumsi sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan di daerah. Langkah ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan pengendalian inflasi pangan sambil tetap memperhatikan kesejahteraan petani dan produsen.

BACA JUGA:Wako Agung Nugroho ke Anak Buah: Kebijakan Harus Berdampak ke Masyarakat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026, inflasi tahunan Riau tercatat 3,09 persen dan masih berada dalam sasaran nasional. Namun, capaian tersebut belum merata karena inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 3,94 persen dan terendah di Pekanbaru sebesar 2,69 persen.

"Sehingga tekanan harga komoditas strategis, kondisi pasokan, dan distribusi di masing-masing wilayah tetap menjadi perhatian," kata Syahrial Abdi.

Proyeksi BPS menunjukkan produksi beras Riau pada 2026 diperkirakan mencapai 132,77 ribu ton. Angka produksi tersebut masih lebih rendah dibandingkan total kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah.

"Karena itu, penguatan produksi lokal dan kepastian pasokan dari luar daerah tetap menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di Riau," ujar Syahrial Abdi.

BACA JUGA:Satlantas Polresta Pekanbaru Tilang 13 Truk Pelanggar Jam Operasional

Pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjalin kerja sama antardaerah dengan Sumatera Utara melalui transaksi perdana pembelian enam ton beras dan 200 kilogram cabai merah.

Kebijakan ini melengkapi pengoperasian Toko Pengendalian Inflasi Pangan (Topan) serta Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling (Topling) melalui BUMD dan program stabilisasi pasokan.

"Yang perlu kita cermati ke depan adalah kesinambungan pasokan, jangkauan intervensi, dan efisiensi distribusi serta pengaruhnya terhadap stabilitas harga," kata Syahrial Abdi.

Sumber: